BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan


Salah satu pajak yang akan dialihkan ke Pemerintah Daerah adalah Pajak BPHTB atau Pemajakan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Nah, sebenarnya apasih itu BPHTB dan apa saja objek yang dikenakan BPHTB.

Sedangkan Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta angunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Beberapa hal inti dalam penjelasan BPHTB diantaranya:
  1. Pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem “Self Assessment”.
  2. Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).
  3. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya.
  4. Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
  5. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan.


Subyek Pajak
Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan. Subyek Pajak sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Obyek Pajak
Yang menjadi Obyek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi:
1.  Pemindahan hak karena:
  1. jual beli;
  2. tukar-menukar;
  3. hibah;
  4. hibah wasiat;
  5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
  6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  7. penunjukan pembeli dalam lelang;
  8. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum  tetap;
  9. hadiah.

2.   Pemberian hak baru karena:
a. kelanjutan dari pelepasan hak;
b. di luar pelepasan hak;
c. hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Obyek Pajak yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB) adalah    :
1.   Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik;
2.   Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan   guna kepentingan umum;
3.   Badan atau perwakilan organisasai internasional yang ditetapkan oleh Menteri;
4.   Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
5.   Karena wakaf;
6.   Karena warisan;
7.   Digunakan untuk kepentingan ibadah.


Subyek Pajak
Adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subyek pajak yang dikenakan kewajiban menjadi Wajib Pajak menurut UU.

Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak adalah NPOP (Nilai Perolehan Obyek Pajak)
NPOP untuk berbagai jenis perolehan objek pajak ditentukan sebagai berikut  :
a.       Jual Beli adalah Harga Transaksi
b.      Tukar Menukar adalah Nilai pasar
c.       Hibah adalah Nilai Pasar
d.      Hibah wasiat adalah Nilai Pasar.
e.       Waris adalah Nilai Pasar.
f.       Pemasukan dalam perseroan/badan  hukum lainnya adalah Nilai Pasar.
g.      Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah Nilai Pasar.

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, maka dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB

Tarif Pajak
Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah tarif tunggal sebesar 5 %.

NPOP Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Ditetapkan secara regional  paling banyak Rp. 60.000.000,00 kecuali dalam hak perolehan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajad ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling banyak Rp. 300.000.000,-




Previous
Next Post »

6 komentar

Click here for komentar
Anonim
admin
Rabu, 04 April, 2012 ×

Saya mau tanya : saya jual/beli rumah/tanah,..pada saat transaksi di Notaris, kami langsung dipotong BPHTB sesuai aturan yang berlaku, nah yang ingin saya tanyakan : apa buktinya kalau saya sudah membayar pajak/BPHTB (kebetulan saya sertakan juga NPWP saya).

Reply
avatar
adi wijaya
admin
Rabu, 04 April, 2012 ×

Menurut Pasal 24 UU BPHTB, notaris hanya bisa menandatangani pemindahan akta pemindahan hak atas tanah pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB. Jika SSB belum dibayar, natoris tidak boleh tanda tangani akta pemindahan hak atas tanah.


maknya anda sebagai pembeli tanah yg mmberikan pengurusan pengalihan kepada notaris jgn hanya terima beres sj harus tau jg peraturannya gmna.
krena di stu ada PPh FInal yaitu 2% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

nah makanya srg terjadi juga penyelewengan d sni, bs dalam bentuk SSB plsu.

bgi pegawai pajak sih mudah sj untuk mengecek apakah uang setoran pajak itu bener di setor oleh notaris tersebut atau tidak

nah Bagaimana dengan anda yang bukan pegawai pajak? Saya sarankan anda mengirim copy SSB ke kantor pajak terdekat disertai dengan surat permintaan konfirmasi. Inti surat tersebut menanyakan apakah BPHTB yang kita bayar lewat notaris benar sudah masuk ke kas negara atau belum?

Hanya sajah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 bahwa BHPTB akan dipindahkan menjadi pajak daerah. Mulai Januari 2011 kewenangan BPHTB ada di Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme kontrol atas SSB palsu ini. Apakah para pemalsu BPHTB akan "merasa pesta"? Semoga tidak!

Reply
avatar
Anonim
admin
Selasa, 21 Januari, 2014 ×

Tanya pa, saya mau beli rumah di cilegon banten, dg luas tanah 88 m2 dan bangunan 57.5 m2, dg harga 200 jt , kira2 brp biaya yang akan keluar sampaibalik nama ?
Terima kasih sebelumnya

Reply
avatar
Anonim
admin
Senin, 27 Januari, 2014 ×

Pa adi wijaya nya kemana yah ?

Reply
avatar
Anonim
admin
Sabtu, 16 Agustus, 2014 ×

apakah perolehaN HAK TANAH melalui sertifikat prona, TETAP MEMBAYAR bphtb,TRIMS




Reply
avatar
adi wijaya
admin
Selasa, 28 Juli, 2015 ×

mf bnget pak bru aktif di blog lagi krena sstu dan lain hal.. yahh silahkan bertanya smga sy bsa bantu

Reply
avatar

Silahkan berkomentar, dan terima kasih telah berkunjung di blog saya ConversionConversion EmoticonEmoticon