Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Sebagai Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) maka beberapa hal di bawah ini yang harus menjadi perhatian yaitu batas waktu penyetoran, penyampaian dan pelaporan SPT tersebut karena jika telat menyampaikan akan dikenakan sanksi keterlambatan lapor dan sanksi keterlambatan menyampaikan SPT. berikut ini saya tampilkan batas waktu penyetoran dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan agar dapat di mengerti dan menjadi perhatian oleh wajib pajak semua.

Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa :

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh
3.	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh
4.	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
5.	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak
6.	PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh
7.	PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh
8.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
9.	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri
10.	PPh Pasal 25
11.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor	-
12.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
13.	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
14.	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	pada akhir Masa Pajak terakhir	20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
15.	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak
16.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
17.	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
18.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk
19.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN	tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
20.	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak
21.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SPT Tahunan :

No	Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian  SPT Terakhir
1.	SPT PPh Tahunan	Wajib Pajak orang pribadi	sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan	3 (tiga) bulan setelah  akhir Tahun Pajak
		Wajib Pajak badan		4 (empat) bulan setelah  akhir Tahun Pajak

Keterangan :

-	Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
-	Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
-	Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sumber :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 jo. 80/PMK.03/2010

Bagikan Artikel ini